Top 3: Kisruh Perintah Eksekutif Donald Trump Berbuntut Panjang

Share:
Capsa Susun
  
Seorang wanita mempersiapkan bahan untuk berunjuk rasa di pusat kota Miami, AS, Kamis (26/1). Pengunjuk rasa menolak kebijakan Presiden AS, Donald Trump yang membatasi warga Muslim masuk ke AS. (Buletin365)

Buletin365.com, Jakarta - Salah satu perintah eksektutif (executive order) yang ditandatangani Presiden Donald Trump berisi larangan sementara masuknya warga 7 negara ke Amerika Serikat. Dampaknya langsung terasa terutama dalam pelaksanaan di bandara-bandara.

Pihak perwakilan diplomatik Indonesia di Amerika Serikat pun menerbitkan himbauan kepada warga Indonesia yang berada di negeri Paman Sam tersebut.

Berdekatan waktunya dengan penerapan larangan itu, sebuah mesjid di negara bagian Texas terbakar. Sebab kebakaran masih ditelusuri.

Kisah-kisah seputar kebijakan baru presiden AS tersebut menjadi pusat perhatian pembaca Buletin365.com kanal Global pada Senin (30/1/2017) pagi.

Berikut adalah Top 3 Global selengkapnya:

1. Trump Teken Executive Order, Kedubes RI di AS Keluarkan Imbauan

  
Pengunjuk rasa berkumpul di pusat kota Miami, AS, Kamis (26/1). Pengunjuk rasa menolak kebijakan Presiden AS, Donald Trump yang membatasi warga Muslim masuk ke AS.

Presiden Donald Trump kembali mengeluarkan Perintah Eksekutif (Excecutive Order) yang kontroversial. Kali ini, melarang warga 7 negara muslim masuk ke AS. Dampak dari itu, seluruh warga dari 7 negara itu, termasuk mereka yang memegang kartu Green Card dan permanen residen tak bisa masuk ke AS.

Perintah Eksekutif itu berlaku pada Jumat 16.30 waktu AS. Konsekuensi dari itu, Departemen Keamanan Dalam Negeri memerintahkan Customs and Border Protection untuk menerapkan kebijakan Presiden Trump pada Sabtu 28 Januari 2017.

Akibatnya, menurut sejumlah laporan puluhan warga asing pemegang Green Card, legal permanen residen, dan visa dari 7 negara muslim yang dilaran Trump masuk AS tertahan di bandara. Beberapa di antara mereka terancam kembali ke negara asal dari mana mereka berangkat.

Lebih dari 2.000 orang menggelar unjuk rasa di Bandara Internasional John F. Kennedy meminta mereka yang tertahan di bandara agar dilepaskan dan diperbolehkan masuk ke AS.

Terkait dengan kondisi terkini di AS, kedutaan besar RI di AS mengeluarkan imbauan kepada seluruh warga Indonesia yang tengah berada di Negeri Paman Sam itu.

"Diimbau kepada seluruh WNI yang bermukim di Amerika Serikat untuk tenang dan terus mencermati lingkungan sekitar," demikian imbauan kedubes yang diterima Buletin365.com pada Minggu (29/1/2017).

WNI juga diminta untuk tetap menghormati hukum setempat dan ikut menjaga ketertiban umum di lingkungannya masing-masing.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi, diharapkan WNI memahami hak-haknya dalam berbagai situasi (www.buletin365.com ).

"Seluruh Perwakilan RI secara proaktif akan memberikan pelayanan dan menjangkau seluas mungkin WNI yang ada di Amerika Serika,"

"Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan RI di seluruh Amerika Serikat terus mengamati perkembangan yang terjadi dan akan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul bagi WNI."

Dalam hal WNI membutuhkan informasi dan bantuan, silahkan hubungi hotline 24 Jam Perwakilan RI terdekat, sebagai berikut:

KBRI Washington DC : +1 202-569-7996

KJRI Chicago: +1 312-547-9114

KJRI Houston: +1 346-932-7284

KJRI Los Angeles: +1 213-590-8095

KJRI New York: +1 347-806-9279

KJRI San Francisco: +1 415-875-0793

Kontributor Buletin365.com yang tinggal di AS, menelepon KJRI di Chicago.

Awalnya tidak diangkat, namun nomor itu menelepon kembali. Pihak KJRI mengatakan, itu sekadar imbauan, bukan apa-apa, hanya jaga-jaga dan memantau.

"Ini sehubungan dengan kebijakan pemerintah AS yang baru, kami diminta untuk terus memantau. Memang masih belum jelas apakah ini akan terdampak bagi seluruh muslim AS atau warga tertentu," kata salah satu staf.

"Yang pasti kami meminta agar WNI untuk tetap tenang dan menghormati hukum," ujar staf itu.

2. Masjid di Texas Terbakar Pasca-Larangan 7 Negara Muslim Masuk AS

  
Trump Larang 7 Negara Muslim Masuk AS, Masjid di Texas Terbakar (Buletin365.com)

Berjam-jam setelah Presiden Donald Trump menandatangani Perintah Eksekutif terkait larangan masuk 7 negara muslim ke AS, sebuah masjid di Texas terbakar.

Seorang pekerja di toko serba ada yang tak jauh dari masjid, melihat asap dan api dari Islamic Center of Victoria pada Sabtu 28 Januari 2017 pada pukul 02.00 waktu setempat. Tim pemadam kebakaran butuh waktu empat jam untuk menaklukkan api.

Dikutip dari Associated Press pada Minggu (29/1/2017), kubah masjid itu jatuh dan hancur.

"Kompleks masjid keseluruhannya nyaris hancur," kata Shahid Hashmi, presiden dari pusat komunitas masjid itu.

Menurut Hashmi, sebelum kebakaran, salah seorang imam mengecek pantauan kamera keamanan masjid itu. Menurutnya, salah satu alarm tak berfungsi, dan pintu-pintu tak terkunci.

Imam itu lantas bergegas ke masjid, namun setibanya di lokasi, ia kaget karena sudah melihat sejumlah tim pemadam kebakaran memadamkan api.

"Api itu sungguh besar," kata Hashmi.

  
Trump Larang 7 Negara Muslim Masuk AS, Masjid di Texas Terbakar (Buletin365.com)

Sebelum insiden masjid terbakar, seminggu lalu seseorang mendobrak masuk ke masjid dan mencuri sejumlah barang elektronik termasuk laptop.

Komandan Pemadam Kebakaran, Tom Legler meminta bantuan dari Texas Fire Marshal's Office and Federal Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives untuk menelisik sebab kebakaran.

Pihaknya mengatakan terlalu dini untuk berspekulasi tentang sebab kebakaran.

"Kami tak mendapat informasi apa pun terkait penyebab kebakaran. Saya yakin butuh beberapa hari kami mendapatkan jawabannya," lanjut Hashmi lagi.

Sejauh ini tak ada laporan korban luka.

Hashmi, yang telah tinggal di Victoria selama 32 tahun mengatakan, "Ketika 9/11 terjadi, Muslim dan non-Muslim, kita semua berkumpul. Tentu saja, kami akan membangun kembali. "

Masjid ini dibangun pada tahun 2000, dan telah menikmati dukungan dari kota yang berada sekitar 115 mil barat daya dari Houston.

Hashmi telah menerima tawaran tempat tinggal sementara bagi jemaah untuk beribadah dan laman GoFundMe telah mengumpulkan sumbangan sebesar US$ 165 ribu.

Selain kasus pendobrakan pekan lalu, masjid ini pernah jadi korban vandalisme Juli 2013, setelah seorang pria mengecat kata 'H8' atau 'benci' di luar gedung.

Council on American-Islamic Relations di Texas mengatakan akan memantau penyelidikan api Victoria.

"Karena telah tumbuh fanatisme anti-Muslim di negara kita, dan karena lonjakan baru-baru ini dalam insiden kebencian menargetkan lembaga dan individu Islam, kami mendesak penyidik ​​untuk menjaga kemungkinan motif bias untuk kebakaran ini dalam pikiran," kata Direktur Eksekutif CAIR-Houston kata Mustafaa Carroll.

Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif, larangan masuk non-AS dari 7 negara muslim. Warga Irak, Suriah, Iran, Sudan, Libya, Somalia atau Yaman dilarang masuk ke Amerika Serikat.

Perintah Eksekutif Donald Trump itu termasuk penduduk legal tetap --pemegang kartu hijau-- dan pemegang visa dari tujuh negara. Mereka tidak bisa kembali ke AS selama 90 hari.

3. Larangan Masuk AS, Kecuali Negara yang Berbisnis dengan Trump?

  
Trump menelpon sejumlah pemimpin dunia terkait perintah eksekutif larangan masuk ke AS (Buletin365.com)

Buletin365.com, Washington, DC - Tujuh negara yang mengalami pembatasan kunjungan oleh Presiden Trump semua memiliki sesuatu yang sama: tak satu pun negara itu memiliki kepentingan bisnis dengan Trump

Perintah Eksekutif Donald Trump yang ditandatangani Jumat melarang masuk warga dari Suriah, Iran, Irak, Yaman, Sudan, Somalia dan Libya selama 90 hari ke depan.

Namun, kebijakan Trump ini mengecualikan negara mayoritas Muslim tempat Trump Organization aktif berkegiatan meskipun negara itu masuk dalam daftar terorisme AS.

Menurut perintah itu, pelarangan berlaku untuk negara-negara yang telah dikeluarkan dari program yang memungkinkan orang melakukan perjalanan ke Amerika Serikat tanpa visa karena kekhawatiran atas terorisme.

Namun, AS tak mencantumkan larangan untuk warga Mesir. Diduga karena negara tersebut merupakan koalisi muslim AS yang kuat dan kaya.

Hal yang meragukan lainnya diungkapkan para ahli etika hukum. Larangan itu didesain berdasarkan nilai bisnis yang dimiliki Trump di negara lain.

"Dia perlu menjual bisnis di luar keluarganya dan menempatkan aset kepada orang lain. Jika tidak, setiap keputusan yang ia buat akan dipertanyakan oleh orang. Apakah berdasarkan kepentingan sendiri atau masyarakat AS?" kata Jordan Libowitz, juru bicara Citizens for Responsibility and Ethics di Washington, sebuah kelompok pengawas liberal.

"Namun, ada hal yang dipertanyakan terkait dengan larangan masuk tujuh negara muslim ke AS," lanjut Libowitz.

Dilansir Washigton Post, Minggu (29/1/2017), kelompok ini telah mengajukan gugatan dengan alasan bahwa Trump sudah melanggar ketentuan konstitusi terkait perintah eksekutif itu. 

Awal pekan ini, Norm Eisen, ketua kelompok itu dan mantan penasehat etika Barack Obama, berkicau dalam Twitternya, "PERINGATAN: Tuan Presiden. Larangan Muslim Anda tidak termasuk negara-negara di mana Anda memiliki kepentingan bisnis. Itu adalah PELANGGARAN KONSTITUSI. Sampai bertemu di pengadilan."

Dan ternyata, kicauan itu terbukti benar. Dari 7 negara itu, tak satupun bisnis Trump ada. Padahal adala negara lain berpotensi terorisme seperti Mesir, Turki dan Arab Saudi. Tapi ketiga negara itu tak satu pun masuk dalam daftar.

Namun, 'tuduhan' itu dibantah habis-habisan oleh Stephanie Grisham, juru bicara Gedung Putih.

"Wilayah berisiko tinggi didasarkan pada undang-undang Kongres dan tidak ada yang lain."

Trump sendiri telah mengatakan ia telah menyerahkan tanggung jawab properti, lisensi, dan kepemilikan bisnis kepada putranya untuk menghindari anggapan membuat kebijakan berdasarkan bisnisnya. Namun, ia tetap sebagai pemilik perusahaan-perusahaan itu.

  
                                                    Gedung Milik Trump Di Dubai

Kebijakan Trump itu tidak memasukkan Turki, yang telah menghadapi beberapa serangan teroris dalam beberapa bulan terakhir. Padahal, pada Rabu lalu,  Departemen Luar Negeri memperbarui travel warning bagi warga Amerika yang mengunjungi Turki dan mencatat bahwa, "Peningkatan retorika anti-Amerika memiliki potensi untuk menginspirasi aktor independen untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warga AS."

Trump memiliki lisensi usaha untuk dua menara mewah di Istanbul. Sebuah perusahaan Turki juga memproduksi perabot rumah merek Trump, ungkap laporan keuangan terbaru Trump, yang diajukan pada bulan Mei ketika dia menjadi seorang calon presiden. Laporan itu menunjukkan bahwa ia telah mendapatkan sebanyak US$ 6 juta di tahun sebelumnya dari penawaran di Turki.

"Saya cuma memiliki sedikit konflik kepentingan hanya karena ada  bangunan utama di Istanbul," katanya dalam sebuah wawancara Desember 2015 dengan Breitbart News. Baru-baru ini, Trump menegaskan tidak memiliki konflik kepentingan karena undang-undang tentang konflik kepentingan tidak berlaku untuk presiden.

Negara yang juga tak tersentuh oleh perintah eksekutif Jumat adalah Uni Emirat Arab, sekutu Muslim yang kuat dengan Amerika Serikat. Trump memiliki lisensi nama untuk sebuah resor Dubai golf, serta pembangunan rumah mewah dan spa.

Trump tampak sangat segan untuk menceraikan dirinya dari proyek. Pengembangnya, Hussain Sajwani, menghadiri pesta Malam Tahun Baru di real esate mewah Trump, Mar-a-Lago, di mana video menunjukkan Trump memberikan pujian, dengan menyebut Sajwani dan keluarganya sebagai "orang-orang yang paling indah."

  
Larangan Masuk AS, Kecuali Negara Yang Berbisnis Dengan Trump?

Dengan pengembang itu, Trump juga bekerja sama sebesar US$ 2 juta.

Perintah eksekutif juga tidak menyebutkan Arab Saudi, negeri asal 15 dari 19 teroris yang terlibat dalam serangan 9/11. Trump Organization telah memasukkan beberapa perusahaan perseroan terbatas dalam persiapan untuk upaya untuk membangun hotel di Arab Saudi, menunjukkan minat dalam ekspansi di dalam negeri. Namun, perusahaan Trump membatalkan perjanjian itu pada Desember 2016, setelah proyeknya tersendat.

Pengecualian juga terjadi bagi Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, di mana ada dua besar resor Trump tengah dibangun bersama mitra dagang lokal di RI. Padahal, travel warning deplu AS juga menyebut Indonesia berpotensi dengan serangan terorisme. 

"Jujur, kami benar-benar tidak tahu apa yang membuat Trump mengeluarkan kebijakan ini," kata Kamal Essaheb, direktur kebijakan dan advokasi untuk National Immigration Law Center.

"Dari apa yang bisa kita katakan dari kampanye dan tindakannya sejak ia menjadi presiden, tampaknya ia lebih mengutamakan kepentingan diri serta merek dagangnya saja," tutup Essaheb.

No comments