Bandar Sakong Bandar Q Bandar Sakong Bandar Sakong

Ketua MK: Total 22 Daerah Mengusulkan Permintaan Sengketa Pilkada 2017

Buletin365 merupakan sumber informasi terpercaya dan terupdate, Sumber berita teraktual, Informasi terbaru nasional dan internasional

Mungkin anda bertanya, Apa saja sich konten yang di bahas Buletin365?

Tentunya konten yang di bahas Buletin365 yaitu:

Peristiwa Nasional Internasional Selebritis Music Health Info Life Sports

Untuk konten yang di bahas saat ini, berikut ulasannya:

Bandar Sakong Bandar Sakong
   
MK siap sidangkan sengketa hasil pilkada serentak 2017

Buletin365.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mendapatkan 12 permintaan masalah yang berhubungan dengan sengketa hasil pilkada serentak 2017. Dari 12 permintaan itu, ternyata bertambah 10, sehingga total permohonan mencapai 22 perkara.

"Tadi 10 daerah telah mengajukan perkara sengketa ke MK tentang Pilkada 2017. Jadi sekarang totalnya ada 22 daerah yang mengajukan permohonan gugatan ke MK," kata Ketua MK Arif Hidayat di Jakarta, Senin 27 Februari 2017.

Sepuluh daerah yang baru mendaftar itu adalah, Kabupaten Sagihe, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sarmi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Sorong.

MK pun telah melaksanakan penyiapan semuanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. "MK sudah mempersiapkan seluruh hal yang berkaitan penanganan masalah ini, mulai dari sarana dan prasarananya dan peraturan MK, semuanya telah kita siapkan," tutur Arif.

Perkara Sengketa Pilkada

Sebelumnya, Arif menuturkan dalam persidangan masalah perdebatan, ada dua alternatif. Hal ini berhubungan dengan jumlah hakim yang sampai hari ini hanya delapan orang.

"Jika sampai dengan proses persidangan komposisi tujuh hakim MK, maka persidangan akan dibagi ke dalam dua panel. Masing-masing 4 hakim per panel. Namun sekiranya, hakim konstitusi lengkap sembilan orang, maka segera dilakukan penyesuaian panel dengan 3 hakim," ungkap Arif.

Dua daerah yang mengajukan permintaan perdebatan hasil pilkada yaitu Kapubaten Takalar, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Dogiyai, Kota Kendari, Kota Salatiga, Kabupaten Bombana, Kabupaten Pulai Morotai, Kabupaten Jepara, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Sarmi.

Dia menuturkan, batas penerimaan permintaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yaitu MK menerima permintaan dalam jangka waktu tiga hari kerja, sejak pengumuman penetapan perolehan hasil suara oleh KPU setempat.

Arief menjelaskan, sidang pertama atau pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengar permintaan, atau meminta nasihat dijadwalkan pada 16-22 Maret 2017. Tahap selanjutnya, pada 20-24 Maret 2017, dan dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) 27-29 Maret 2017.

"Setelah itu sidang pleno pengucapan putusan dismissal akan dilaksanakan 30 Maret sampai 5 April 2017. Dalam putusan ini, masalah-masalah yang tidak terbukti memenuhi syarat akan diputus. Dengan demikian, akan dapat diketahui masalah-masalah yang akan masuk ke tahap pemeriksaan persidangan selanjutnya," lanjut Arief.


Arief menuturkan, terhadap masalah-masalah tersebut, MK menggelar persidangan 6 April sampai 2 Mei 2017. Kemudian hasil pemeriksaan persidangan akan dibahas dan diputus dalam RPH pada 3-9 Mei 2017.

Post a Comment