Bandar Sakong Capsa Susun

Thursday, March 9, 2017

Kemenkeu Penyelidikan Ditjen Anggaran Mengenai Dugaan Korupsi e-KTP



Buletin365.com, Jakarta Sejumlah nama besar masuk dalam lingkaran dugaan korupsi KTP elektronik atau e-KTP, di antaranya Gamawan Fauzi, Anas Urbaningrum, Marzuki Ali sampai dengan Ganjar Pranowo. Bahkan dana haram tersebut diduga berhubungan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya pernah memanggil tiga PNS Ditjen Anggaran Kemenkeu sebagai saksi dugaan korupsi proyek penyediaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Mereka adalah Asniwarti, Indra Satia, dan Asfahan.

Menanggapi kasus yang membawa nama anak buahnya tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Askolani angkat bicara. Dia menegaskan bahwa Kemenkeu tengah melakukan penyelidikan internal terhadap ketiga PNS tersebut.

"Di KPK keterangannya sudah diindentifikasi langsung pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sejalan dengan itu, juga di lakukan pengusutan oleh unit kepatuhan hukum di Ditjen Anggaran, dan saat ini akan di lakukan pengusutan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen)," jelas Askolani saat dihubungi Buletin365.com, Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Askolani menjelaskan, pihaknya tak segan-segan akan menindak tegas pegawai Kemenkeu apabila benar-benar terbukti mendapatkan suap atau melakukan praktik korupsi berhubungan dengan e-KTP. "Bila terbukti (bersalah), maka akan ditindak secara tegas," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat dimintai pendapat mengenai banyaknya pejabat yang terseret dalam pusara dugaan korupsi pengadaan e-KTP mengklaim belum mengetahuinya. "Tidak tahu. Saya belum baca dan belum sempat lihat," dia menuturkan.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman serta mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dirjen Dukcapil Sugiharto didakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dalam kasus pengadaan e-KTP.

Hal ini terbongkar dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis 9 Maret 2017.

Jaksa juga mengatakan perbuatan mereka bertujuan memperkaya orang lain, di antaranya Menteri Dalam Negeri saat itu Gamawan Fauzi, Diah Anggraeni, Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Drajat Wisnu Setyawan bersama enam anggota panitia pengadaan. Kemudian, Husni Fahmi beserta lima anggota tim teknis.

Lalu disebut dalam dakwaan kasus e-KTP itu sejumlah tokoh, yaitu Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Olly Dondokambey, Melchias Marchus Mekeng, Mirwan Amir, Tamsil Linrung, dan Taufik Effendi.

Kemudian, Teguh Juwarno, Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Arief Wibowo, Mustoko Weni, Rindoko, Jazuli Juwaeni, dan Agun Gunanjar.

Ada pula nama Ignatius Mulyono, Maryam S Haryani, Nu'man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramain, Jamal Aziz, Markus Nari, Yasonna Laoly, dan 37 anggota Komisi II lain.

Kemudian juga memperkaya korporasi, yakni Perusahaan Umum Percetakan Negara (Perum PNRI), PT Len Industri, Pt Quadra Solution, PT Sandipala Artha Putra, PT Sucofindo dan Managemen Bersama Konsorsium PNRI.

Hal itu merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.314.904.234.275 dalam pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012.

Baca Juga: MEMPERHATIKAN SAHAM-SAHAM YANG MENJANJIKAN JELANG PILKADA DKI PUTARAN KEDUA

Bandar Sakong