Bandar Sakong Capsa Susun

Monday, March 13, 2017

Keterkaitan Nama-nama Besar di Kasus E-KTP Siap Dibenarkan KPK


Terdakwa kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP, Irman dan Sugiharto, usai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3). Keduanya menegaskan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan yang dibacakan JPU KPK

Buletin365.com, Jakarta Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang perdana kasus korupsi e-KTP menyatakan terdapat sejumlah nama besar yang diduga merasakan aliran dana dari kasus ini.

Namun, nama-nama dalam dakwaan kasus ini ramai-ramai tidak mengetahui bahwa mereka mendapatkan uang dari mega korupsi e-KTP. Untuk itu, KPK menjelaskan bahwa penyidik akan menggumpulkan bukti-bukti yang ada untuk memproses keterkaitan mereka.

"Keterkaitan pihak tertentu akan kita proses sepanjang KPK mempunyai bukti yang kuat untuk melakukan proses penyidikan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Senin (13/3/2017).

Dia menjelaskan, KPK juga akan terus memproses pemeriksaan informasi untuk menguraikan kasus ini berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan.

"Yang jadi salah satu concern dari KPK untuk menegaskan proses pelacakan informasi dan termasuk memperhatikan fakta persidangan dan akhirnya kami cukup yakin ada atau tidaknya bukti yang cukup untuk membeberkan kasus ini," tegas Febri.

Dia memastikan, penyidik KPK tidak akan melepaskan perkara ini hanya dipertanggungjawabkan kepada dua orang yang sudah menjadi terdakwa, Irman dan Sugiharto.

"KPK sejak awal sudah mengatakan pada dakwaan bahwa indikasi korupsi dengan Rp 2,3 triliun tidak mungkin hanya dipertanggungjawabkan pada dua orang saja karena itu dua terdakwa ini diduga bersama pihak lain melakukan tidak pidana korupsi," tegas Febri.

Adapun nama-nama yang disebutkan oleh jaksa KPK di antaranya Ketua DPR Setya Novanto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, mantan Ketua DPR Marzuki Ali dan Ade Komaruddin, serta mantan Mendagri Gamawan Fauzi. Total kerugian negara dari kasus megakorupsi e-KTP ini mencapai Rp 2,3 Triliun.

Bantahan Ketua DPR

Setya Novanto sendiri telah membantah terkaitan dengan kasus e-KTP. Novanto memastikan tak pernah bertemu dengan Muhammad Nazaruddin, Anas Urbaningrum dan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong seperti yang tertulis dalam dakwaan.

"Apa yang disampaikan oleh saudara Nazaruddin adalah pertemuan saya dengan Anas, Andi Narogong dan juga saudara Nasaruddin adalah tidak benar," ujar Novanto usai menghadiri Rakornis Partai Golkar di Redtop Hotel Jakarta.

Ia pun dengan tegas membantah tidak pernah mendapatkan apapun dari aliran dana e-KTP ini.

"Saya tidak pernah mengadakan pertemuan dengan Nazaruddin bahkan menyampaikan yang berhubungan dengan e-KTP. Bahkan saya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari e-KTP," tutur Novanto.

Bantahan Yasonna Laoly

Bantahan juga datang dari Yasonna Laoly. "Sebagai partai oposisi kita tidak ikut cawe-cawe soal e-KTP. Dalam pembahasan program dan anggaran, Fraksi PDI Perjuangan sangat kritis," kata Yasonna kepada Buletin365.com, Kamis (9/3/2017).

Oleh sebab itu, Yasonna memastikan pihaknya tidak terlibat sama sekali dalam bagi-bagi fulus proyek yang menelan kerugiaan mencapai Rp 6 triliun atau Rp 5,9 triliun.

"Sepanjang terkaitan aliran dana saya tegaskan saya tidak ikut. Boleh dikonfirmasi, siapa yang memberikan? Di mana?," ujar Yasonna menegaskan.

"Apalagi disebut-sebut jumlahnya, wah sangat gede itu buat ukuran saya. Yang benar saja," dia menambahkan.

Baca Juga: DOA ANAK NIKITA MIRZANI, NETIZEN: SEMOGA BISA BERUBAH

Bandar Sakong