Bandar Sakong Capsa Susun

Friday, March 10, 2017

KPK: Probabilitas Ada Saksi Baru Dihadirkan di Sidang e-KTP


Ilustrasi E-KTP

Buletin365.com, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengklaim, pihaknya masih membuka probabilitas, akan adanya saksi baru yang belum pernah diselidiki namun didatangkan di sidang kasus korupsi e-KTP.

"Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau hakim yang memerintahkan," kata Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 10 Maret 2017.

Oleh karena itu, kata dia, jika kasus di persidangan nantinya dilakukan dan diperlihatkan relevan untuk permasalahan ini, maka tidak menutup kemungkinan, pihak yang belum diselidiki dalam proses penyidikan didatangkan di persidangan.

Sementara mengenai hal banyak pihak yang tidak mengaku mendapatkan aliran dana e-KTP, sebagaimana telah dibacakan dalam dakwaan di persidangan, Febri menjelaskan bahwa KPK memperbolehkan saja.

"Tidak mengaku silahkan saja, sudah begitu banyak orang yang tidak mengaku di kasus lain. Silahkan saja. KPK tidak bergantung pada bantahan tersebut, karena penyidik dan penuntut umum tentunya punya kewenangan-kewenangan untuk mendapatkan informasi serta bukti dan mencari bukti," ucap Febri seperti dilansir dari Antara.

KPK sendiri direncanakan akan menghadirkan delapan saksi dalam sidang kedua berhubungan dengan tindak pidana korupsi e-KTP tahun anggaran 2011-2012. "Karena tidak ada eksepsi dari pihak terdakwa kami berencana akan mendatangkan delapan saksi dalam persidangan kedua. Belum bisa kami sebutkan namanya," kata Febri.

Febri menjelaskan, dari koordinasi yang sudah dikerjakan KPK bahwa pemeriksaan saksi-saksi akan dilanjutkan dalam 90 hari kerja ke depan. "Jadi, 90 hari kerja ke depan mulai dari pembacaan dakwaan, kami akan datangkan total 133 saksi pada persidangan," tutur dia.

Febri menuturkan, KPK akan mendalami beberapa kasus-kasus yang memang sudah dipublikasihkan dalam dakwaan dan informasi-informasi lain yang kami harap bisa selesai dalam waktu 90 hari kerja.

Dalam persidangan pertama terbongkar ada puluhan anggota DPR periode 2009-2014, pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), staf Kemendagri, auditor BPK, swasta hingga korporasi yang menikmati aliran dana proyek e-KTP tersebut.

Baca Juga: INGIN BELI RUMAH? INI 5 CARA AMPUH MENABUNG BARENG PASANGAN

Bandar Sakong