KPK Tak Izinkan Pengangkatan Otomatis Tenaga Honorer

Share:
Capsa Susun

Ratusan massa dari para perawat honorer Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/3). Dalam unjuk rasanya mereka meminta pemerintah khususnya DPR untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Buletin365.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(PANRB) menjalankan sistem merit dalam rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) ditegakan. Sistem merit ialah kebijakan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, dengan adanya sistem merit dalam perekrutan ASN maka bisa menciptakan aparatur negara yang kompeten. Oleh karena itu, Agus menyatakan bahwa KPK tidak setuju bila pemerintah memberlakukan kebijakan pengangkatan tenaga honorer secara otomatis.

"Oleh karena itu ya mohon maaf, KPK rekomendaiskan Menteri PANRB kita tidak setuju pengangkatan otomatis dari honorer. Anda bisa menyaksikan apa Anda bisa nyaman kalau anak-anak kita didiik oleh guru-guru yang kurang kompeten. Karena honorer biasanya rekrutmennya biasanya kurang baik," jelas dia di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Hari ini, KPK dan Kementerian PAN-RB menggelar rapat koordinasi terkait reformasi birokrasi. Dalam rapat tersebut, Agus menuturkan kedua belah pihak sepakat untuk tidak lagi mengangkat honorer secara otomatis. "KPK menyarankan dan menjadi kesepakatan kemudian pengangkatan otomatis tenaga honorer tidak dilakukan lagi," ungkap Agus.

Selain itu, Agus juga menjelaskan, ASN dan birokrasi merupakan mesin daripada pemerintah. Oleh karenanya, mesti ada perbaikan dan penyempurnaan. "Oleh karena itu Saya ajak Pak Menteri PAN-RB pasti tak hanya bicara remunerasi harus ada basisnya yang kuat, kinerja yang kita yakini kinerja birokrasi baik, culternya harus diubah, capaian kinerja harus diubah," ungkap dia.

Terkait birokrasi, dia mengatakan mesti semakin efektif dan efisien. Menurut pemantauan Agus masih banyak adanya tumpang tindih kewenangan. Sebagai contoh, Agus menyebut untuk wilayah kelautan mesti 6 instansi yang terlibat. Padahal, negara lain hanya 2 instansi.

"Di banyak negara yang namanya birokrat itu hanya 1 kementerian, kalau Korea ada Ministry of Personnel Management," imbuh dia. Tata kelola birokrasi Indonesia belum ideal. Maka itu, birokrasi juga mesti dirombak.

Baca Juga: Lift Di Rusun Benhil Rusak Saat Cawagub Djarot Akan Naik

No comments