Menkumham Bertemu Delegasi Swiss Bahas MLA Treaty

Share:
Capsa Susun

Buletin365, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengadakan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Departemen Negara Swiss, pada Senin 6 November 2017.

Dalam pertemuan tersebut, Yasonna berterimakasih atas keberhasilan delegasi Indonesia dan Swiss yang telah menyelesaikan draft perjanjian kerja sama Mutual Legal Asistance (MLA) Treaty Indonesia-Swiss.

"Antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss pada negosiasi tahap 2 di 31 Agustus 2017 di Bern, Swiss,” ujar Yasonna dari Wina melalui pesan tertulis, Selasa 7 November 2017.

Kesimpulan dari perjanjian tersebut akan memperkuat hubungan bilateral antar dua negara. Khususnya dengan peningkatan kepentingan dan interaksi antara dua negara dalam urusan bisnis yang melibatkan pihak pemerintah dan swasta. Termasuk kerja sama penegak hukum hubungan bilateral kedua yang menjadi elemen penting.

Bagi Indonesia, perjanjian kerja sama dengan Swiss adalah perjanjian pertama dengan negara Eropa, sekaligus keuntungan dengan memiliki perjanjian dengan Swiss akan membuka jalan negosiasi untuk perjanjian yang serupa dengan negara lain di Uni Eropa.

"Walau Swiss bukan negara anggota Uni Eropa tetapi memiliki perjanjian khusus dengan Uni Eropa dalam kerja sama penegakkan hukum. Ini adalah keuntungan untuk Indonesia di masa depan untuk memulai negosiasi dengan negara anggota Uni Eropa,” tutur Yasonna.

Berharap Bisa Segera Ditandatangani

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Yasonna berharap draft yang telah disetujui dapat ditandatangani segera, sebagai komitmen konkrit secara bersama untuk memperkuat kerja sama hukum antara Indonesia dengan Swiss.

"Hal ini akan memberikan pesan kepada para kriminal yang secara salah mengira, bahwa penyedia jasa keuangan di Swiss itu aman bagi mereka,” ujar dia.

Delegasi Indonesia dalam pertemuan itu, dipimpin langsung oleh Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly didampingi Duta Besar RI untuk Austria Darmansjah Djumala, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Arminsyah, dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Selain itu ada juga pejabat unsur dari Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemlu, Setkab, Kejagung, KPK, dan KBRI/PTRI Wina.

No comments